topmetro.news – Tim Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), hari ini, Kamis (16/7/2020), melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Labura Kharuddin Syah Sitorus. Pemeriksaan terhadap Bupati Labura sebagai saksi itu, dilakukan di Mapolres Labuhanbatu, Rantauprapat.
Selain Bupati Labura, turut diperiksa sejumlah ASN di Pemkab Labura dan pihak swasta, juga sebagai saksi dalam kasus korupsi.
“Hari ini Kamis, 16 Juli 2020, bertempat di Polres Labuhanbatu, penyidik KPK benar memeriksa sejumlah saksi. Antara lain Bupati Labura, beberapa PNS Kabupaten Labura, dan beberapa pihak swasta. Untuk dikonfirmasi dan diperiksa penyidik terkait pengetahuan para saksi mengenai dugaan korupsi yang masih dalam proses penyidikan ini,” jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada media.
Disampaikan Fikri, pemeriksaan para saksi tersebut adalah dalam rangka melengkapi pengumpulan alat bukti perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK di Labura. Namun terkait siapa nama-nama ASN dan pihak swasta dimaksud, pihak KPK belum bersedia menyebutkan secara rinci. Mereka (KPK-red) hanya berjanji akan terus menyampaikan perkembangan kasus selanjutnya.
“Perkembangannya akan kami infokan lebih lanjut,” tambahnya.
Geledah Kantor Bupati
Sebagaimana diketahui, KPK menggeledah Kantor Bupati Labura, rumah dinas dan sejumlah tempat di Kabupaten Labura, Rabu (15/7/2020). Di hari kedua, tim anti-rasuah tersebut melakukan penggeledahan di RSUD Aek Kanopan. Selain itu, KPK juga memeriksa rumah dinas Bupati Labura.
Sebelumnya, penyidik KPK mengeledah ruang kantor bupati, Selasa (14/7/2020) sekitar pukul 13.00 WIB. Pada hari yang sama, KPK datang ke rumah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Labura Agusman Sinaga SSos, sekira pukul 11.30 WIB di Lingkungan Pulo Tarutung I, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu.
Sebelumnya, Bupati Kharuddin Syah Sitorus pernah diperiksa KPK terkait kasus usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P 2018. Ia diperiksa sebagai saksi atas nama terpidana Yaya Purnomo yang perkaranya telah selesai ditangani oleh KPK.
berbagai sumber
